Makalah
Sistem Ekonomi
Indonesia
Tinjauan Kritis
Terhadap Sistem Ekonomi Indonesia Menuju Sistem Ekonomi Indonesia yang Ideal
D
I
S
U
S
U
N
OLEH
:
Denny
Pratama Putra
110905019
Departemen Antropologi
Sosial
Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik
Universitas Sumatera
Utara
2012
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil
menyelesaikan Makalah ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul Tinjauan
Kritis Terhadap Sistem Ekonomi Indonesia Menuju Sistem Ekonomi Indonesia yang
Ideal.
Saya
menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik
dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi
kesempurnaan makalah ini.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan
serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT
senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.
Medan, 16
Januari 2014
Denny Pratama
Putra
110905019
Bab I
Pendahuluan
A. Latar
Belakang
Sistem Ekonomi Indonesia yang kita gunakan saat ini
telah mengalami berbagai macam perubahan sejak kita merdeka hingga saat ini.
Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sedang berkembang terus berusaha
memperbaiki sistem ekonomi yang dimiliki. Saat ini ekonomi merupakan salah satu
unsure penting di dalam suatu Negara.
Sistem ekonomi suatu Negara juga tidak lepas dari
pengaruh kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, pelaksanaan
dari sistem tersebut dan peran serta masyarakat dengan pemerintah yang turut
aktif mengembangkan sistem ekonomi tersebut.
Akhir-akhir ini ekonomi kita digetarkan oleh
goncangan dalam nilai mata uang kita. Gejolak ini sampai sekarang masih berlangsung,
dan kita belum dapat mengatakan kapan keadaan menjadi mantap kembali. Untuk
sementara ini guna menghadapinya diambil berbagai langkah, baik di bidang
moneter maupun fiskal, yang tujuannya adalah mengetatkan rupiah kita agar tidak
mudah dijadikan alat spekulasi. Namun, tentu ada dampaknya pada sektor riil,
dan pada akhirnya pada kehidupan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
Keadaan ini bukan hanya kita yang mengalaminya. Juga
negara-negara tetangga kita, yang selama ini selalu mendapat pujian sebagai
contoh pembangunan ekonomi yang berhasil dan pengelolaan ekonomi yang baik.
Dari kejadian ini, kita mengambil pelajaran yang jelas, bahwa kita sedang
memasuki dunia yang berbeda dengan yang selama ini kita kenal. Ekonomi dunia
yang menyatu telah di ambang pintu. Kesehatan ekonomi suatu bangsa tidak lagi
semata-mata ditentukan oleh bangsa itu, tetapi juga oleh kekuatan-kekuatan
lain. Kalau kita mengatakan kekuatan pasar, maka tidak bisa lagi kita
membedakan secara tegas, kekuatan pasar domestik atau kekuatan pasar asing.
Karena pasar dunia sudah mulai menyatu, maka kekuatannya pun tidak dibatasi
oleh tapal batas negara.
Masih tingginya pengangguran dan kemiskinan yang
terdapat di Indonesia menunjukkan belum efektifnya sistem ekonomi yang kita
miliki. Suatu sistem ekonomi Indonesia juga tidak akan lepas dari falsafah
Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan dasar dari Negara Indonesia.
B. Perumusan
Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah-masalah
yang dibahas sebagai berikut:
1. Keefektifan
kebijakan-kebijakan ekonomi Indonesia
2. Penyebab
tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia
3. Sistem
Ekonomi Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila dan UUD 1945
4. Apakah
sistem ekonomi Pancasila yang saat ini digunakan di Indonesia sudah dapat menjawab
permasalahan nasional?
Bab
II
Pembahasan
2.1. Berbagai Sistem Perekonomian
A.
Sistem Ekonomi Liberal
Sistem
ekonomi yang memberikan kebebasan yang sangat luas bagi pelaku-pelaku ekonomi
untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi yang disukai sesuai bakat dan
kemampuan masing-masing. Sistem ekonomi liberal didasarkan atas ajaran Adam
Smith (1729-1790), disebut juga dengan sistem ekonomi pasar karena sebagian
besar aktivitas ekonomi dalam masyarakat yang menggunakan sistem ini dilaksanakan
atau diatur oleh pasar. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi pasar sangat
kecil. Keterlibatan pemerintah hanya terjadi dalam hal-hal yang tidak diminati
oleh pihak swasta. Misalnya, membuat jalan atau jembatan, dan memelihara
keamanan dan ketertiban
Ciri-ciri sistem ekonomi liberal :
1. Hak-hak pribadi diakui secara luas
2. Sebagian besar modal dan kegiatan
ekonomi dikuasi swasta
3. Campur tangan pemerintah sangat
kecil
4. Kegiatan ekonomi ditentukan oleh
mekanisme pasar
5. Persaingan bebas
Beberapa
negara yang menganut sistem ini adalah Amerika Serikat, Inggris, Jerman,
Italia, Perancis, Swiss, dan Belgia.
B.
Sistem Ekonomi Komando
Sistem
ini didasarkan atas ajaran Karl Max. Dalam sistem ekonomi ini hampir smeua
kegiatan ekonomi diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah/ sistem ekonomi
komandi disebut juga sistem ekonomi sosialis atau sistem ekonomi komunis.
Ciri-ciri
sistem ekonomi komando:
1. Negara sangat berkuasa dalam
pemilikan bersama (kolektivitas) semua faktor produksi. Pemilikan bersama ini
dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan bersama bukan berorientasi
terhadap keuntungan pribadi
2. Produksi dilakukan sesuai dengan
kebutuhan. Negara akan mengatur semua produksi barang-barang yang dibutuhkan
oleh masyarakat, bukan hanya barang dan jasa yang bernilai ekonomi saja karena
seluruh kegiatan ekonomi tidak diarahkan untuk menimbun kekayaan individu
tetapi kesejahteraan bersama.
3. Perencanaan ekonomi. Negara
melakukan perencanaan yang ketat untuk memproduksi dan mendistribusikan barang
dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam sistem ini mekanisme pasar
tidak lagi berlaku karena negara yang menentukan semua harga.
Berdasarkan
prinsip-prinsip tersebut, sistem ini melindungi semua pihak, terutama kelompok
marjinal yang tidak memiliki faktor produksi. Perlindungan tersebut dimaksudkan
agar semua masyarakat mendapatkan kesejahteraan yang setara. Namun, secara umum
sisitem ini dapat menghambat ekspresi dan mengurangi semangat orang untuk
bekerja dan berprestasi, yang pada akhirnya makin menurunkan kreativitas dan
produktivitas masyarakat. Negara dan perencanaan ekonomi yang sentralistik
tidak dapat menjamin bahwa produksi dan distribusi barang dan jasa sesuai
kebutuhan masyarakat karena pada tingkatan tertentu negara tidak memiliki
kemampuan produksi dan distribusi sebesar kebutuhan masyarakat.
Beberapa
negara yang menganut sistem ini adalah Kuba, Cina, Vietnam, Polandia, Bulgaria,
dan Rumania.
C.
Sistem Ekonomi Campuran
Dalam
kenyataan kehidupan ekonomi sehari-hari, sesungguhnya tidak ada negara yang
menerapkan sistem ekonomi liberal atau komando sepenuhnya. Sistem ekonomi yang
lebih banyak dipraktikan adalah bentuk sistem ekonomi campuran antara sistem
ekonomi liberal dan komando. Sistem ini bertujuan untuk menghindari kelemahan
yang ada pada sistem ekonomi liberal dan komando.
Ciri-ciri
sistem ekonomi campuran :
1. Sebagian kegiatan ekonomi
dilaksanakan oleh pihak swasta
2. Sebagian lagi, terutama
bidang-bidang strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai dan
dikendalikan oleh pemerintah. Misalnya, transportasi, telekomunikasi,
pertahanan dan keamanan, air dan listrik.
3. Pihak swasta bebas melakukan
kegiatan ekonomi yang tidak bertentangan dengan kepenyingan umum.
4. Pemerintah mendorong inisiatif atau
prakarsa swasta agar perekonomian secara kesuluruhan dapat berjalan lancar.
D.
Sistem
Ekonomi Pancasila
Sistem ekonomi
Pancasila adalah aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh seluruh lapisan
masyarakat yang mengacu kepada ideologi Pancasila. Dalam sistem itu, ilmu
ekonomi dikembalikan sebagai ilmu sosial yang berketuhanan, beretika, bermoral,
serta berciri lokalitas. Melihat kondisi Indonesia, mazhab itu dinilai lebih
realistis. Dari sudut pandang mikro, sistem itu bakal menciptakan etika dalam
berbisnis sehingga dapat membentengi manusia dari nafsu serakah.
Menurut
Boediono (mantan Menkeu RI), sistem Ekonomi Pancasila dicirikan oleh lima hal
sebagai berikut:
1. Koperasi adalah sokoguru
perekonomian nasional,
- Manusia adalah economic man sekaligus social and
religious man,
- Ada kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme
dan kemerataan social,
- Prioritas utama kebijakan diletakkan pada penyusunan
perekonomian nasional yang tangguh,
- Pengandalan pada sistem desentralisasi dalam
pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang
kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi seperti yang
dicerminkan dalam cita-cita koperasi.
2.2. Sistem Perekonomian Indonesia
Dasar negara menyatakan bahwa sistem ekonomi yang dikonsepkan adalah Ekonomi
Kerakyatan (ekonomi yang dikuasi oleh rakyat), tetapi kenyataannya aktivitas
ekonomi yang berlangsung saat ini mencerminkan Sistem Ekonomi Kapitalis,
sehingga saat ini yang terjadi adalah dualisme ekonomi.
Dualisme ekonomi mengacu pada pemikiran J.H. Boeke yang menggambarkan adanya dua
keadaan yang amat berbeda dalam suatu masyarakat, yang hidup dan
berdampingan. Keadaan pertama bersifat ‘superior’ sedangkan yang lainnya
bersifat ‘inferior’. Dualisme ekonomi di Indonesia tidak hanya mewujud sebagai
akibat perbedaan taraf pengembangan teknologi, melainkan tampak sebagai
perbedaan konsep nilai (falsafah), ideologi, dan sos-bud, yang mempengaruhi
bekerjanya sistem ekonomi.
Di pedalaman desa dan sebagian masyarakat di kota masih menganut kolektivisme
yang memunculkan sistem ekonomi baru yang tidak selalu sejalan dengan sistem
ekonomi yang dominan. Ada sistem arisan, ‘sambatan’ (kerja bakti), ‘nyumbang’,
dan pertukaran lokal, yang masih berkembang meskipun sistem-sistem produksi dan
keuangan modern makin berkembang pesat. Perkembangan sektor ekonomi formal di
pusat-pusat perkotaan tetap saja tidak mampu menampung banyaknya tenaga kerja,
yang akhirnya berusaha di sektor informal.
Dalam sistem (pelaku) ekonomi superior (dominan) cenderung
mensubordinasi sistem (pelau) ekonomi inferior karena kekuatan ilmu
pengetahuan, teknologi, modal, dan SDM yang dikuasai pelaku ekonomi di sektor
modern.
·
Sistem Ekonomi Kapitalis-Neo Liberal
Muncul sejak abad ke-17, seringkali ditandai dengan adanya
globalisasi. Terminologi yang berkaitan dengan globalisasi ini, seperti negara
tanpa batas, liberalisasi ekonomi, perdagangan bebas, integrasi ekonomi dunia
yang diyakini akan membawa dunia pada kemajuan ekonomi, hilangnya kemiskinan,
serta mengecilnya kesenjangan antarnegara.
Indonesia sesungguhnya turut terjerat dalam Sistem Ekonomi
Kapitalis- Neo Liberal ini melalui kerangka peminjaman utang luar negeri untuk
membiayai pembangunan, Indonesia terjebak dalam siklus pembayaran utang yang
tiada habisnya. Di lain pihak, dengan dalih bergabung dengan organisasi
perdagangan dunia (WTO) untuk mendatangkan keuntungan dari perdagangan dunia,
Indonesia justru diebani dengan berbagai peraturan yang justru merugikan
kepentingan nasional.
·
Sistem Ekonomi Pancasila
Sistem ekonomi yang terkait dengan ideologi, sistem nilai
dan sosial-budaya yang khas Indonesia, berpijak pada kombinasi antara
gagasan-gagasan normatif dan fakta-fakta empirik yang dirumuskan dalam
Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal ekonomi.
Ekonomi
Pancasila adalah sistem ekonomi yang mengacu pada sila-sila Pancasila, yang
terwujud dalam lima landasan ekonomi, yaitu ekonomi moralistik, kemanusiaan,
nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi, dan diarahkan untuk mencapai keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
·
Sistem Ekonomi Kerakyatan
Istilah ekonomi ini muncul akibat ketidakpuasan terhadap
perekonimian nasional yang bias kepada unit-unit besar. Oleh karena itu ekonomi
rakyat lebih merujuk pada ekonomi sebagian besar rakyatnya yang tergolong
ekonomi lemah, bercirikan subsistem (tradisional) dengan modal dan tenaga kerja
keluarga serta teknologi sederhana.
Ekonomi Pancasila disebut juga
sebagai ekonomi yang berasaskan kekekeluargaan, kegotong-royongan dan
kerjasama. Ini adalah nilai-nilai tradisional yang bersumber pada budaya
Indonesia. Tapi asas kekeluargaan ini, yang berdasarkan kepada solidaritas
mekanis, telah ditransformasikan menjadi solidaritas fungsional, dengan
nilai-nilai individualita dalam lembaga koperasi.
Salah
satu masalah yang dihadapi oleh Ekonomi Pancasila adalah ketidak mampuan ekonom
konvensional yang mengikuti aliran Neoklasik itu untuk melihat gejala semacam
ekonomi rakyat. Salah seorang ekonom pernah menolak apa yang disebut “ekonomi
rakyat”. Baginya “ekonomi ya ekonomi”.
Kesimpulan
ini disebabkan karena kacamata yang dipakai. Kacamata Neoklasik memang tidak
mampu melihat gejala ekonomi rakyat. Gejala ini hanya bisa ditangkap lewat
kacamata ekonomi-sosiologis atau antropologi ekonomi. Karena itulah, dalam
rangka advokasi Ekonomi Pancasila Prof. Mubyarto pernah mengusulkan
dipergunakannnya pendekatan multi-disipilin dalam melihat gejala ekonomi.
Keberhasilan
dan kegagalan suatu sistem ekonomi di Indonesia tidak lepas dari peran serta
dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Banyaknya kontroversi terhadap
kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah
membuat banyak kalangan masyarakat yang mempertanyakan kebijakan-kebijakan
tersebut.
Teramat
banyak kegagalan sistem kapitalisme baik dalam bidang pemerintahan, politik
luar negeri, hukum, ekonomi, dan pendidikan yang dilakukan oleh Presiden SBY.
Setidaknya ada tujuh hal yang menunjukkan kegagalan tersebut terutama dalam
bidang ekonomi.
Pertama, Pemerintah mengklaim bahwa PDB
terus tumbuh positif dan diperkirakan hingga 6 persen di tahun 2010. Padahal,
inidikator makro tersebut pada faktanya merupakan pertumbuhan nilai tambah
sejumlah sektor ekonomi yang bersifat agregat. PDB tidak pernah memperhitungkan
siapa yang memproduksi barang tersebut apakah asing atau penduduk domestik,
atau apakah pertumbuhan tersebut digerakkan oleh segelintir orang saja atau
oleh mayoritas masyarakat. Besarnya jumlah PDB sama sekali tidak dapat
menggambarkan kesejahteraan rakyat secara akurat. Buktinya meski PDB terbesar
Indonesia terbesar ke-18 di dunia sebagiaman yang terus dibangga-banggakan oleh
pemerintah, namun indikator kesejahteraan Human Development Index (HDI) UNDP
masih menempatkan Indonesia pada urutan ke 108 dari 169 negara.
Kedua, Pemerintah mengklaim penduduk
miskin di Indonesia terus berkurang dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010
jumlahnya mencapai 13,3% atau 31 juta orang berada di bawah garis kemiskinan.
Penduduk miskin menurut Pemerintah adalah penduduk yang pengeluaran perbulannya
di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS. Pada 2010 nilanya Rp
211,726 perkapita perbulan. Dengan kata lain, jika seseorang berpendapatan Rp
220,000 maka ia tidak lagi dikategorikan sebagai orang miskin. Padahal dalam
kehidupan materialisme seperti saat ini dimana hampir seluruhnya diukur dengan
materi, pendapatan tersebut tentu sangat kecil. Wajar jika dalam realitas
banyak orang yang mengalami kesulitan di bidang ekonomi namun tidak masuk dalam
kategori miskin. Jika standarnya kemiskinan dinaikkan menjadi US$ 2/hari atau
dibawah Rp 540,000 maka dengan menggunakan data Susenas 2010, sebanyak 63%
penduduk Indonesia miskin. Pembanding lain, berdasarkan Survey Rumah Tangga
Sasaran Penerima Bantuan Langung Tunai (BLT) oleh BPS tahun 2008 diperkirakan
70 juta orang yang masuk kategori miskin dan hampir miskin (near poor).
Angkanya lebih tinggi lagi jika dilihat dari penduduk yang membeli beras miskin
pada 2009 yang mencapai 52 persen atau 123 juta orang.
Ketiga, Pemerintah juga mengklaim bahwa
pelayanan di bidang kesehatan juga telah mampu memberikan jaminan kesehatan pada
masyarakat miskin. Padahal berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasoinal 2009,
hanya 44 persen penduduk di Indonesia yang melakukan obat jalan baik ke RS
Pemerintah, RS swasta maupun ke Puskesmas atau klinik. Sebagian besar dari
mereka justru melakukan pengobatan sendiri. Meski tidak ada rincian mengenai
alasan mereka, namun sebagian dari mereka tentu merupakan orang-orang yang
tidak mampu menjangkau layanan kesehatan yang bersifat komersil. Kalaupun
orang-orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui Jamkesmas
atau Kartu Miskin jumlahnya masih sangat kecil yakni sebesar 16,7 persen.
Selain itu banyak dari penerima pelayanan kesehatan gratis tersebut tetap
terbebani karena masih harus membayar berbagai biaya dari pelayanan kesehatan
yang mereka dapatkan dan harus melakukan proes administrasi yang rumit dan
berbelit-belit. Akibatnya, banyak penduduk yang menderita berbagai penyakit
namun karena tidak mampu berobat dan tidak mampi mengurus pelayanan kesehatan
gratis terpaksa terus menanggung penyakit mereka hingga tidak sedikit dari
mereka yang meninggal dunia.
Keempat, Pemerintah juga kerap berbangga
bahwa 20% dari APBN disalurkan untuk sektor pendidikan. Padahal dalam
kenyataannya masih sangat melimpah anak usia sekolah yang tidak mampu mengecap
bangku pendidikan yang masih teramat mahal bagi mereka. Betul bahwa sebagian
besar penduduk usia SD telah mengecap pendidikan, namun di tingkat SMP dan SMU
jumlahnya masih sangat rendah yang masing-masing sebesar 67 persen dan 45
persen (Susenas, 2009). Penyebab rendahnya partisipasi tersebut tidak lain
karena keterbatasan biaya yang mereka miliki serta sarana pendidikan yang
disediakan pemerintah yang belum memadai. Belum lagi isi kurikulum yang
terbukti menyebabkan anak didik menjadi sangat sekuler sehingga jauh dari
nilai-nilai Islam. Tidak heran jika berbagai tindak kejahatan seperti korupsi
yang berkembang luas di tengah-tengah masyarakat justru banyak dilakukan oleh
orang-orang terdidik.
Kelima, Pemerintah juga sering membanggakan
penurunan jumlah angka pengangguran. Dari data statistik Tenaga Kerja BPS
memang menunjukkan penurunan jumlah pengangguran secara persisten hingga
menjadi 7,14% atau 8,3 juta angkatan kerja. Padahal jika dicermati definisi
tenaga kerja yang digunakan oleh BPS jumlah tenaga kerja tersebut hanya
memotret mereka yang berkerja minimal satu jam perhari dalam seminggu terakhir.
Termasuk pula mereka yang membantu bekerja namun tidak dibayar. Dengan
demikian, para pengatur lalu lintas ’swasta’, atau kuli yang bekerja minimal
sejam perhari dalam satu minggu terakhir disebut sebagai tenaga kerja. Dengan
kriteria demikian, maka sangat wajar jika angka penggangguran diklaim terus
menurun namun tingkat kesejahteraan rakyat tidak membaik. Apalagi seiring
dengan kegagalan pemerintah mengendalikan inflasi khususnya administered
inflation (barang yang harganya diatur oleh pemerintah) seperti BBM dan TDL dan
volatile inflation (inflasi barang yang bergejolak) seperti pangan, membuat
pendapatan riil mereka yang bekerja terus menurun. Harga-harga membumbung
tinggi sementara pendapatan nomil tidak berubah.
Keenam, Pemerintah juga mengklaim bahwa
utang negara terus berkurang. Rasio utang terhadap PDB menurun hingga 26%.
Terlepas dari perdebatan mengenai kepantasan menggunakan PDB sebagai alat
ukuran besaran utang, namun yang pasti nominal utang Indonesia dari tahun ke
tahun terus membengkak. Per Desember 2010 misalnya berdasarkan Data Departemen
Keuangan, total utang pemerintah Indoneisa mencapai Rp 1675 triliun. Akibatnya
APBN yang semestinya dialokasikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat
justru 20 persennya (Rp249 dari Rp1,230 triliun) terkuras untuk membayar pokok
utang dan bunganya. Angka ini melampaui anggaran untuk pendidikan, kesehatan,
dan berbagai bentuk subsidi seperti pangan, pupuk, listrik dan BBM.
Ketujuh Neraca Perdagangan Indonesia juga
diklaim terus mengalami peningkatan oleh Pemerintah. Bahkan, nilai ekspor
Oktober 2010 disebut-sebut paling tinggi dalam sejarah Indonesia yang menembus
US$14 miliar. Memang ekspor Indonesia masih lebih besar daripada impornya.
Namun demikian komoditas utama yang diekspor oleh Indonesia merupakan hasil
sumber daya alam yang berbentuk bahan mentah atau setengah jadi. Mirip-mirip
pada era kolonial, di mana Indonesia menjadi pengekspor utama rempah-rempah ke
Eropa. Bedanya komoditas ekpsor kini lebih banyak bahan baku energi seperti
migas, batu bara, bij besi, nikel dan minyak sawit. Ini menunjukkan bahwa
Indonesia belum mampu menjadi negara industri yang dapat mengoptimalkan bahan
baku tersebut untuk kegiatan industri yang menghasilkan nilai tambah yang lebih
besar. Selain itu, komoditas sumber daya alam tersebut sebagian besar merupakan
kekayaan milik umum yang dalam pandangan Islam seharusnya dikuasai oleh negara.
Namun karena negara ini menganut sistem kapitalisme, kekayaan yang diperoleh
dari penjualan tersebut justru lebih banyak dinikmati oleh para pengusaha
swasta termasuk perusahaan asing-asing.
Walhasil
rakyat Indonesia betul-betul menderita hidup dengan aturan kapitalisme sekuler.
Semestinya kegagalan sistem kapitalisme dalam mensejahterahkan rakyat dengan
penuh keberkahan tidak perlu terus berulang lagi jika rakyat Indonesia mau
menjalankan tatanan kehidupan Islam yang sejalan dengan tuntunan aqidah mereka
yakni sistem Khilafah Islam. Wallahu a’lam bishawab (Dr .Arim Nasim, Ketua
Lajnah Mashlahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia)
Sistem
perekonomian yang kacau dan tidak efektif juga telah memicu naiknya tingkat
pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Kondisi
perekonomian indonesia yang mulai memburuk mulai pada tahun 1997, krisis
ekonomi itu jugalah yang membuat kondisi ketenaga kerjaan di indonesia ikut
memburuk. Setelah terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 dan 1998,
perekonomian di Indonesia tidak pernah mencapai angka pertumbuhan 7 atau delapan
persen.
Seorang
pengamat tenaga kerja dari Serang Darlaini Nasution SE mengatakan, ada tiga
faktor mendasar yang menjadi penyebab masih tingginya tingkat pengangguran di
Indonesia, termasuk di provinsi Banten.
Ketiga faktor
tersebut adalah, ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan
dengan lapangan kerja, ketidakseimbangan demand (permintaan) dan supply
(penawaran) dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan masih
rendah, kata Darlaini di Serang, Jum’at.
Ia menjelaskan,
lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja umumnya tidak sesuai dengan
tingkat pendidikan atau ketrampilan yang dimiliki.
“Umumnya
perusahaan atau penyedia lapangan kerja membutuhkan tenaga yang siap pakai,
artinya sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya, namun dalam kenyataan
tidak banyak tenaga kerja yang siap pakai tersebut. Justru yang banyak adalah
tenaga kerja yang tidak sesuai dengan job yang disediakan,”
Di
era globalisasi ini arus perubahan negara-negara di dunia telah mengarah kepada
homogenisasi paradigma kehidupan, yaitu universalisasi liberalisme. Di bidang
politik, demokrasi liberal telah menjadi wacana utama, sedangkan di bidang
ekonomi, ekonomi neoliberal yang bertumpu pada kapitalisme global menjadi arus
utama.
Indonesia
sebagai negara yang sedang berkembang telah mulai berkenalan dengan kapitalisme
global seiring dengan model perekonomian era Orde Baru yang menjadikan
paradigma pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi panglima. Krisis
devaluasi rupiah yang lantas menjelma menjadi krisis moneter sepanjang
1997-1998 telah membukakan mata bahwa pondasi perekonomian Indonesia yang
dibangun atas dasar hutang luar negeri tidaklah kokoh. Namun, di era reformasi
ini, kesadaran demikian tidak malah membangkitkan semangat di kalangan pemerintah
untuk mencoba mencari alternatif sistem perekonomian yang manusiawi dan
berkeadilan sosial, justru sebaliknya, saat ini Indonesia mengalami berbagai
dentuman arus neoliberalisme yang terwujud dalam trio deregulasi, privatisasi,
dan liberalisasi perdagangan.
Di
sisi lain, muncul perkembangan menarik dengan diwacanakannya sistem Ekonomi
Pancasila yang merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan dan dijiwai spirit
nilai-nilai Pancasila. Pandangan sistem ini yang bisa dilacak dari ide-ide Bung
Hatta, salah seorang proklamator RI, senada dengan pesan Pasal 33 UUD 1945 dan
berbasiskan nilai-nilai sosio-religio-budaya masyarakat Indonesia
Ekonomi
Pancasila merupakan ilmu ekonomi kelembagaan (institutional economics) yang
menjunjung tinggi nilai-nilai kelembagaan Pancasila sebagai ideologi negara,
yang kelima silanya, secara utuh maupun sendiri-sendiri, menjadi rujukan setiap
orang Indonesia. Jika Pancasila mengandung 5 asas, maka semua substansi
sila Pancasila yaitu etika, kemanusiaan, nasionalisme, kerakyatan/demokrasi,
dan keadilan sosial, harus dipertimbangkan dalam model ekonomi yang disusun.
Kalau sila pertama dan kedua adalah dasarnya, sedangkan sila ketiga dan keempat
sebagai caranya, maka sila kelima Pancasila adalah tujuan dari Ekonomi
Pancasila.
Disinilah
perlunya menengok ulang pemikiran Adam Smith yang 17 tahun sebelum menulis
karyanya Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations tahun 1776
yang kemudian menjadi kitab suci ideologi kapitalisme, telah menulis The
Theory of Moral Sentiments tahun 1759. Didalam karya terdahulunya, terdapat
ajaran asli Bapak Ilmu Ekonomi ini bahwa ilmu ekonomi sama sekali tidak bisa
lepas dari faktor-faktor etika dan moral. Dalam buku ini, Smith mencoba
mengembangkan ilmu ekonomi yang tidak saja bermoral namun juga mendesain aspek
kelembagaannya. Dari sinilah keberadaan Ekonomi Pancasila paralel dengan
pemikiran Smith.
Bab III
Penutup
A.
Simpulan
Berdasarkan
uraian makalah Sistem Ekonomi Indonesia dapat disimpulkan bahwa:
1.
Sistem Ekonomi di Indonesia
yang masih mengalami berbagai macam perubahan sesuai perkembangan tumbuh
kembangnya bangsa Indonesia.
2.
Sistem Ekonomi juga
mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan.
3.
Untuk menghadapi Sistem Ekonomi
Neoliberalisme maka Indonesia menggunakan Sistem Ekonomi Pancasila.
4.
Sistem kerakyatan yang dibangun
adalah sistem yang memungkinkan seluruh potensi masyarakat, baik sebagai
konsumen, sebagai pengusaha, maupun tenaga kerja, tanpa membedakan suku, agama,
dan jenis kelamin mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif
dalam meningkatkan taraf hidupnya dalam berbagai kegiatan ekonomi.
5.
Ekonomi Pancasila perlu
ditegaskan sebagai perekonomian yang bertujuan untuk mengentaskan masyarakat
dari kemiskinan dan menghilangkan ketimpangan, kesenjangan, ekspoitasi dan
ketargantungan, melalui partisipasi rakyat dalam kegiatan ekonomi.
B.
Saran
Penyusun
memberikan saran sebagai berikut:
1.
Perlunya peran pemerintah
secara aktif untuk membangun sistem ekonomi yang baik
2.
Kita harus selalu ingat kepada pedoman
normatif dalam kegiatan ekonomi, yaitu Pancasila yang perlu ditafsirkan secara
sosial-ekonomi.
Daftar Pustaka
http://hardika.blog.fisip.uns.ac.id/2012/04/10/peningkatan-pengangguran-pada-masyarakat-di-indonesia/
http://fixguy.wordpress.com/sistem-ekonomi-pancasila/
http://rangselbudi.wordpress.com/2011/11/17/telaah-kritis-atas-sistem-ekonomi-pancasila-di-indonesia/ 15-1-2013 12.35
http://dicilala.blogspot.com/2011/02/sistem-perekonomian-indonesia.html 15-1-2013 12.35
http://riyantirinnus.blogspot.com/2011/03/i-sistem-ekonomi-indonesia.html
11-1-2013 19.40
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian
11-1-2013 19.40
